IESR Indonesia » Publikasi http://www.iesr-indonesia.org Energy for equitable development Thu, 15 Sep 2011 12:45:55 +0000 en hourly 1 Template Pelaporan EITI Indonesia Disepakati http://www.iesr-indonesia.org/2011/08/template-pelaporan-eiti-indonesia-disepakati/ http://www.iesr-indonesia.org/2011/08/template-pelaporan-eiti-indonesia-disepakati/#comments Sat, 27 Aug 2011 10:53:51 +0000 admin_iesr http://www.iesr-indonesia.org/?p=2394 Upaya Indonesia untuk mengimplementasikan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) – sebuah standard internasional pelaporan penerimaan negara dari sektor ekstraktif (minyak, gas, mineral) – menunjukan tanda kemajuan yang berarti. Rapat Tim Pelaksana EITI yang dihadiri oleh lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil serta perwakilan dari sekretariat EITI di Oslo pada 24 Agustus 2011 di Kantor Menko Perekononomian berhasil menyepakati rancangan formulir pelaporan (template) yang akan menjadi landasan pelaporan EITI.

Kesepakatan perumusan template pelaporan EITI menandai keberhasilan pemerintah Indonesia mendorong perbaikan tata kelola industri ekstraktif melalui implementasi EITI.

Template tersebut akan mengatur hal-hal apa saja yang akan dilaporkan oleh pemerintah dan perusahaan. Kedua laporan tersebut kemudian akan direkonsiliasi oleh badan rekonsiliator independen. Dengan disetujuinya template EITI, pemerintah Indonesia dan perusahaan yang terlibat proses EITI akan mulai mengisinya pada bulan September mendatang.

Adalah Perpres 26/2010 pada April 2010 menjadi dasar hukum bagi penerapapan EITI di Indonesia. Tidak lama setelah diterbitkannya Perpres tersebut, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa menyatakan secara publik bahwa Indonesia akan mengimplementasikan EITI. Pertemuan Board EITI yang diselenggarakan di Dar Es Salaam pada Oktober 2010 memutuskan bahwa Indonesia dinyatakan resmi menjadi negara kandidat EITI. Indonesia kemudian memiliki waktu hingga Oktober 2012 untuk melakukan validasi hasil pelaporan tersebut.

Walaupun kemajuan ini baru mencapai tahap ke-9 dari 21 tahapan proses EITI, kesepakatan template pelaporan merupakan milestone krusial untuk melengkapi seluruh proses yang dibutuhkan sebelum proses validasi dilakukan oleh sekrtetariat EITI Internasional.

Dibutuhkan waktu sekitar tujuh bulan proses yang pelik untuk mencapai konsensus dari berbagai kepentingan yang berbeda-beda untuk sampai kepada kesepakatan ini.

Erry Riyana Hardjapamekas, Ketua Tim Formatur EITI-Indonesia, mengemukakan bahwa proses pembuatan template pelaporan didahului dengan debat alot antar pihak, baik pemerintah, perusahaan maupun masyarakat sipil. Perbedaan kepentingan menjadi salah satu faktor pemicunya. Perbedaan besar tersebut berhasil dijembatani melalui penyelenggaraan workshop pengisian template EITI di Bali, Mei silam.

Pertemuan tersebut juga menyepakati Ruang Lingkup Pelaporan EITI-Indonesia, yang memberikan batasan perusahaan-perusahaan apa saja yang akan dilibatkan dalam proses EITI. Adapun perusahaan yang akan melapor terdiri dari perusahaan migas, termasuk Pertamina, serta perusahaan mineral atau batubara yang  telah menyerahkan royalti kepada negara minimal USD 1 juta pada tahun 2009.

Keberhasilan Indonesia akan menjadi langkah maju dalam perkembangan EITI itu sendiri. Pasalnya Indonesia akan menjadi satu-satunya negara dengan keragaman industri ekstraktif di dunia. Dengan lebih dari 10.500 izin usaha pertambangan (IUP), ratusan ijin minyak, gas, mineral dan batubara nasional, proses implementasi EITI di Indonesia akan memberikan banyak pelajaran berharga bagi sekretariat internasional EITI.

“Dewan EITI Internasional sangat menghargai  kerja keras Indonesia untuk mengikuti berbagai tahapan sebagai negara kandidat EITI. Dengan disepakatinya template pelaporan  pada hari ini menunjukan Indonesia telah melewati 12 langkah yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara kandidat lain” ujar Sam Bartlett, Direktur Teknis dan Direktur wilayah Asia, Sekretariat EITI Internasional.

Dengan kesepakatan, kini semua pihak harus bekerja keras untuk mematikan laporan EITI Indonesia yang pertama dapat dikeluarkan tepat waktu. Selain itu Tim Pelaksana harus memastikan  bahwa laporan yang diberikan melalui sebuah proses independen.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyatakan bahwa disepakatinya template tersebut, bukan berarti pekerjaan organisasi masyarakat sipil (OMS) semakin ringan. Pekerjaan yang lebih berat justru menanti para penggiat EITI dari OMS karena harus dipastikan bahwa seluruh pihak yang terkena kewajiban mengisi baik lembaga pemerintah dan perusahaan melaksanakan pengisian template dengan benar, serta mengawal proses rekonsiliasi oleh lembaga independen.

Fabby juga menambahkan bahwa walaupun OMS menerima template EITI yang sekarang berlaku, penyempurnaan template masih harus dilakukan di pelaporan berikutnya untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas yang setinggi-tingginya dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan di Indonesia. Di sisi penerimaan negara, masih terdapat sejumlah celah korupsi atau penyelewangan yang dapat menggerus penerimaan negara.

Kelompok masyarakat sipil sebagai bagian dari kelompok multi-pihak atau tim implementasi juga harus meningkatkan kapasitasnya untuk mendorong terpenuhinya proses EITI. Selama ini Publish What You Pay (PWYP) Indonesia yang adalah koalisi dari 40-an OMS di Indonesia secara aktif terlibat dalam proses implementasi EITI di Indonesia. IESR adalah salah satu anggota PWYP Indonesia. Selain itu, tiga perwakilan OMS juga duduk didalam tim implementasi EITI sesuai Perpres 26/2010.

 

Jakarta, 25 Agustus, 2011 (IESR).

]]>
http://www.iesr-indonesia.org/2011/08/template-pelaporan-eiti-indonesia-disepakati/feed/ 0
Blok MontaraPercayalah, kami sedang bekerja keras http://www.iesr-indonesia.org/2011/08/blok-montarapercayalah-kami-sedang-bekerja-keras/ http://www.iesr-indonesia.org/2011/08/blok-montarapercayalah-kami-sedang-bekerja-keras/#comments Wed, 17 Aug 2011 13:35:28 +0000 IESR Indonesia http://www.iesr-indonesia.org/?p=2370 Pemerintah Indonesia optimis jika PTTEP Australasia akan memenuhi tuntuntan ganti rugi kebakaran kilang minyak di Blok Montara. Namun di tengah alotnya perundingan, empat anak perusahaan PTTEP di Indonesia  mendapatkan konsensi pengelolaan ekplorasi minyak di Sulawesi.

Jakarta (IESR) JIka tak ada halangan, tanggal 29 Agustus 2011 nanti Pemerintah Indonesia bersama PTTEP Australasia akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai tuntutan ganti rugi  pencemaran perairan Indonesia akibat ledakan kilang minyak yang terjadi pada di Blok Montara pada Agustus 2009 lalu.

Kesepakatan ini, menurut Masnellyati Hilman, Ketua Tim Advokasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTL), merupakan langkah yang maju bagi proses perundingan. Sebab pihak PTTEP Australasia bersedia menyertakan dua poin penting, yaitu pembayaran klaim CSR sebesar  US$ 2 juta dan pembayaran ganti rugi senilai Rp 23,7 triliun.

Namun dia tidak bisa merinci lebih lanjut mengenai isi kesepakatan yang akan ditandatangani di Jakarta itu, termasuk jumlah masyarakat nelayan di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao yang menjadi korban pencemaran laut tersebut.

“ Dalam proses negosisasi ini memang banyak hal yang tidak bisa diumumkan ke publik, karena ini menyangkaut kepercayaan dan reputasi kedua belah pihak. Namun percayalah, kita sedang berusaha  untuk mendapatkan yang terbaik untuk bangsa ini. Yang terpenting, kedua belah pihak telah meggunakan metodelogi yang sama dalam pengukuran tumpahan minyak. ,” ujar Nelly .

Tertutupnya proses negosiasi ini membuat beberapa kalangan-terutama kelompok masyarakat sipil-mengganggap pemerintah bergerak lamban dan tidak tegas menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan ini. Padahal, sudah banyak bukti yang menguatkan bahwa perusahaan minyak milik Australia dan Thailand telah melakukan kesalahan dalam kegiatan ekplorasinya.

“Pemerintah Australia yang diwakili oleh Otoritas Keselamatan Laut  sudah membenarkan jika tumpahan minyak di Blok West Atlas masuk ke perairan Indonesia pada September 2009 lalu. Jadi secara substansi  kita mempunyai posisi yang kuat”  jelas Riza Dimanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dalam Seminar Pencemaran Minyak Blok Montara pada Selasa (26/7) lalu.

Justru yang menjadi persoalannya adalah bagaimana pemerintah bisa bersikap tegas untuk mengejar komitmen PTTEP Australasia untuk segera menyelesaikan kasus ini.

Pemerintah dianggap  terlalu mengikuti keinginan PTTEP Australasia yang ingin memperpanjang masa penyelidikan  hingga tahun 2011, termasuk memverifikasi kuesioner Tim Advokasi Laut Timor (TALT) yang diisi oleh para nelayan.

“Kita sedang berkejaran dengan waktu, semakin lama proses penyelidikan berlangsung, bukti-bukti yang ada di lapangan akan semakin hilang” ujar Riza.

Parahnya, ujar Riza, ditengah proses ini, Pemerintah Indonesia juga memberikan empat konsensi blok minyak kepada anak perusahaan PTTEP  untuk  eksplorasi minyak di Sulawesi.  Tak heran, jika kemudian PTTEP merasa nyaman dan mendominasi perundingan sejak awal.

Ketidaktegasan pemerintah juga diungkapkan oleh Marwan Batubara dari Indonesia Resources Institute. “Sudah dua tahun kasus ini berlalu, dan presiden SBY hanya berbicara sekali ketika pemerintah akan mengajukan klaim ke PTTEP Australasia pada 22 Juli 2010.” Ujar Marwan

Kondisi ini  sungguh berbeda berbeda  ketika minyak milik Bristish Petroleum tumpah di perairan Teluk Mexico pada tahun 2010. Presiden  AS, Barack Obama pada saat itu langsung turun menangani kasus ini dan meminta komitmen BP untuk membayar kerugian minimal US$ 20 milyar bagi masyarakat yang menjadi korban di wilayah tersebut.

“Presiden SBY harusnya bisa bersikap tegas seperti Obama  dan meminta pertanggungjawaban PTTEP karena telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan rakyat Indonesia.”

Akibat berlarutnya kasus blok Montara ini, kini jutaan jutaan masyarakat di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao kini terpaksa meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan karena mereka sulit mencari ikan atau berkebun rumput laut.

Masyarakat ,  menurut Heri Saba dari Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) kini lebih memilih menyewakan perahu kepada imigran Afghanistan  yang akan mencari penghidupan di Australia. Tentu saja, ini akan menimbulkan persoalan baru karena bisa melanggar hukum internasional.

]]>
http://www.iesr-indonesia.org/2011/08/blok-montarapercayalah-kami-sedang-bekerja-keras/feed/ 0
Indonesia Introduces EITI Principles for Securing Energy and Improving Investment Climate in ASEAN http://www.iesr-indonesia.org/2011/08/indonesia-introduces-eiti-principles-for-securing-energy-and-improving-investment-climate-in-asean/ http://www.iesr-indonesia.org/2011/08/indonesia-introduces-eiti-principles-for-securing-energy-and-improving-investment-climate-in-asean/#comments Tue, 16 Aug 2011 08:17:59 +0000 IESR Indonesia http://www.iesr-indonesia.org/?p=2367 Jakarta (IESR). On 9-10 August 2011 Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Foreign Affairs were hosting the Regional Workshop: Securing ASEAN Energy Supply: Learning from Best Practice and Global Standards to Improve Investment Climate. The Workshop was held at Hotel Borobudur, Jakarta attended by 30 participants from five ASEAN member countries: Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia and Philippines, and presenting speakers from Timor Leste, Norway and other international institutions.

The workshop plan has been scheduled in the agenda of Indonesia’s Chairmanship in ASEAN. Indonesia had initially proposed this plan at the Senior Official Meeting on Energy (SOME) on 29 June-1 July in Brunei Darussalam and responded positively from ASEAN delegations

During two days, the participants have been discussing about non-technical aspects of energy security in ASEAN. One of those aspects was good governance to support investment climate. In this regard was the implementation of Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)-the international quality assurance for governance of extractive industries revenue.

The Government of Indonesia believes that EITI can play important roles in promoting investment in ASEAN. Finding from EITI implementation countries shows that by implementing EITI, country attracts more business and investors in extractive industries (oil, gas and minerals). EITI can address part of the underlying cause of political instability in many resources rich countries through participation and dialogue among stakeholders (government, business and investors and civil society).

Fabby Tumiwa, Executive Director of Institute for Essential Services Reforms (IESR) welcomed the initiative from Government of Indonesia in introducing and encouraging EITI implementation in ASEAN. Fabby said principles of EITI are in accordance with the principles in ASEAN Charters and ASEAN pillars would a gateway for ASEAN to adopt and support the implementation in ASEAN

“We from Civil Society Organizations are supporting ASEAN to encourage its member countries to implement EITI as the initiative,” said Fabby. However, he also emphasized it is important for ASEAN to review the implementations from other standards-not only conclude on EITI-so that ASEAN will have comprehensive standards in managing natural resources as support to a sustainable development.

Chandra Kirana from Revenue Watch Institute (RWI) said essentially EITI could help ASEAN member countries in generating revenue from the extraction of natural resources and contribute to their economic development.

“If those countries can maximize their revenue from the extractive industries there will be a wider fiscal term in budget allocation for poverty reduction and sustainable development.” said Chandra

Indonesia has already implemented EITI principles since last year. On April 23, 2011 President of Indonesia released a decree on Transparency of National/Local Government of Extractive Revenues.  Indonesia is now the first country of ASEAN releasing a regulation for EITI implementation as well as the first country in this region officially accepted as the EITI candidate country. Nowadays, the secretariat is preparing the first EITI Indonesia report, the report scheduled to be available by the end of this year

Fabby Tumiwa added, EITI can be a platform to improve country’s revenue from unrenewable natural resources. Optimizing revenue through a transparent fund flow will improve national income. So that the rich hydrocarbon countries would start investing their fund for research and invention for renewable energy technologies and securing energy supply in the future as hydrocarbon reservation is getting declining.

At the end of the workshop the participants agreed on “Outcome Document” covered six action plans of developing joint- study, working group in ASEAN for EITI promotion and dialogue forum among stake holders in ASEAN which facilitated by ASEAN Secretariat and the Government of Indonesia

Results of the regional workshop will be reported by Indonesia delegation on SOME summit and ASEAN Ministerial Meeting on Energy in next September.

Institute for Essential Services Reform (IESR), Revenue Watch Institute (RWI) and EITI Indonesia secretariat also supported for this workshop.

 

]]>
http://www.iesr-indonesia.org/2011/08/indonesia-introduces-eiti-principles-for-securing-energy-and-improving-investment-climate-in-asean/feed/ 0
Buku Panduan Masyarakat tentang Subsidi Energi di Indonesia http://www.iesr-indonesia.org/2011/07/buku-panduan-masyarakat-tentang-subsidi-energi-di-indonesia/ http://www.iesr-indonesia.org/2011/07/buku-panduan-masyarakat-tentang-subsidi-energi-di-indonesia/#comments Wed, 06 Jul 2011 04:19:46 +0000 IESR Indonesia http://www.iesr-indonesia.org/?p=2204 Kebijakan subsidi bahan bakar dimaksudkan agar energi bisa mudah dijangkau, khususnya oleh masyarakat miskin. Namun sejumlah bukti menunjukan subsidi-yang pada tahun 2011 diperkirakan lebih dari Rp. 134 triliun (AS $ 15 milyar)-justru lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

Selain itu, subsidi juga mempengaruhi pasokan energi dan pembangunan ekonomi karena mengurangi penanaman modal di bidang infrastruktur energi (baik teknologi yang telah ada pada saat ini, maupun yang tengah dikembangkan). Subsidi juga membebani sumber daya pemerintah dan menurunkan daya saing Indoonesia di pasar internasional.

Untuk memberikan informasi yang lebih mudah mengenai kebijakan subsidi energi di Indonesia, IESR bersama dengan IISD menerbitkan buku panduan bagi masyarakat. Buku ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menggambarkan secara umum berbagai jenis energi yang disubsidi di Indonesia. Bagian dua menjelaskan implikasi kebijakan subsidi terhadap berbagai aspek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dan bagian ketiga, membahas tentang proses reformasi subsidi energi di Indonesia dan pelajaran dari beberapa negara dalam melaksanakan reformasi subsidi energi.

Download PDF Buku Panduan Masyarakat

]]>
http://www.iesr-indonesia.org/2011/07/buku-panduan-masyarakat-tentang-subsidi-energi-di-indonesia/feed/ 0
Between Populism and Price Increases: Who Will Pay for the Cost of Renewable Energy? http://www.iesr-indonesia.org/2011/06/between-populism-and-price-increases-who-will-pay-for-the-cost-of-renewable-energy/ http://www.iesr-indonesia.org/2011/06/between-populism-and-price-increases-who-will-pay-for-the-cost-of-renewable-energy/#comments Tue, 21 Jun 2011 09:42:29 +0000 IESR Indonesia http://www.iesr-indonesia.org/?p=2189

By Davida Wood, with Shantanu Dixit (Prayas, India), Chuenchom Sangarasri Greacen (Palang Thai, Thailand), Asclepias Indriyanto (Indonesian Institute for Energy Economics, Indonesia), Bharath Jairaj, Antonio La Vina (Ateneo School of Government, Philippines), and Fabby Tumiwa (Institute for Essential Services Reform, Indonesia) on June 21, 2011.

Photo credit: flickr/our-planet

As feed-in tariffs gain traction as a policy mechanism of choice, we must keep in mind the bigger picture of the financial health of developing country electricity sectors.

It was not too long ago that the World Bank and other international financial institutions were drawing attention to the soaring debt levels of developing country utilities. In order for feed-in tariffs or other electricity policies to be effective, a comprehensive approach must address the financial and governance challenges that continue to trouble utilities. Most importantly, there must be transparent tariff setting processes that provide space for public scrutiny and input.

What are feed-in tariffs?

A feed-in tariff is a guarantee that renewable energy producers will be able to sell the electricity they generate at a price set in advance by the government. As of December 2010, 78 countries, states, and provinces have passed feed-in-tariffs for renewable energy, including a rising number of developing countries. Read more >>>

Tariff setting is a central issue that links both the financial and governance aspects of utility performance. In the past 10-15 years, reform efforts have pressed for tariffs to be raised in order to cover the full costs of providing electricity. The transition to cost-recovery principles has been a rocky policy path, which has alternated between social unrest directed at rate increases, and populist solutions which reinstated subsidies and incurred further debt. Missing in all of this has been a formal process in which consumers can engage in rate setting and decision-making about how to structure subsidies and price impacts.

A Lack of Public Input

In developing countries there are few institutions structured to allow for stakeholder engagement in a way that can accommodate a range of analyses and approaches. Unlike in the United States, where independent regulatory institutions came into being as a result of consumer protest against market manipulation by monopolies, developing country regulators were established to create an enabling environment for private investors. As a result, institutional processes for disclosing information and incorporating public input tend to be underdeveloped.

If independent agencies exist at all, they often lack sufficient mandate, authority and capacity to implement these tasks. When a lack of open, transparent processes combine with an absence of visible regulatory actions to curb inefficiencies, consumer confidence is lost. The lack of formal channels for integrating consumer perspectives has had adverse effects. With the lack of institutional space in which to explore a range of solutions, consumers have typically taken to the streets or threatened political stability in response to tariff increases that have been viewed as inequitable.

Consumers and Price Increases

In Indonesia, for example, the government was unable to sustain significant tariff increases even in spite of World Bank and Asian Development Bank loan conditionalities. Yet a closer look at the positions of consumer and public interest organizations show that they do not necessarily reject price increases per se.

A forthcoming Asian Development Bank (ADB) study notes that leading public interest organizations support Indonesia’s April 2010 decision to remove the electricity subsidy for consumers who use more than 6600W per month. This position is not new. What consumer groups have been protesting since the beginning of the sector reform program is the lack of transparency around tariff setting and subsidy processes. They argue that the lack of an independent regulatory process has meant that short term political interests have dominated subsidy determinations, resulting in poorly targeted subsidies and other inefficiencies. In all that time, prices have barely risen. One cannot help but wonder whether earlier openness to alternative perspectives – and formal process for considering them – may have hastened the path to financial recovery. Even now, public interest groups in Indonesia are calling attention to the lack of a clear tariff methodology and involvement of a body that could represent the public.

A Role for Civil Society

Civil society perspectives are particularly valuable in the context of the impending impacts of renewable energy. In the Indian state of Tamil Nadu, for example, the utility’s massive debt must be attributed to multiple types of subsidy payments that the state government has not transferred. As in Indonesia, tariffs have not been raised even as the costs of providing electricity have risen. As a state with one of the highest deployments of renewable energy in India, exceeding the national target of 10%, part of the deficit is linked to renewable energy subsidies. When tariffs are inevitably revised, the voices of consumers will be ever more important in the dialogue about how the costs are covered.

In Thailand, consumer groups advocate that renewable energy policy should be bundled with energy efficiency and demand-side management, rather than deployed in isolation. Attention to energy efficiency would not only bring the costs renewable energy down, but would curb the tendency of Thai utilities to overinvest, an inefficiency which has had an even bigger impact on tariffs.

In Indonesia, civil society organizations argue that subsidies for renewable energy, as for any other policy, should not come as a “blank check”, but should be linked to public interest objectives and regulatory oversight. Already, several corruption investigations are underway in connection with alleged price mark ups and manipulated tender processes. At one solar PV project, the cost of installation was increased by nearly 20% as a result.

In the Philippines, analysts note that there is a serious tendency to keep marginalized sectors, especially those who are non-industry players, out of energy decisionmaking processes. For example, the voices of indigenous peoples and local communities are ignored in the development of power and fuel projects. This lack of transparency and public participation in energy planning and development has led to compromised environmental principles and standards as well as social conflict resulting in escalating costs for the country. This should be avoided as the Philippines implements its recently enacted Renewable Energy Act; otherwise support for renewable energy would diminish.

Consumers have an important role to play in the rate setting process, providing analytic expertise, helping to reduce information asymmetry, and demanding better corporate governance and performance standards from utilities. They can also provide important input into the setting of investment priorities and the distributional impacts of tariff design.

Building Capacity and Participation

Yet the potential of civil society to participate in decision-making processes about the price and impact of renewable energy is far from realized. Prayas’ recent study “Clean Energy Regulation and Civil Society in India” documents the poor public response to the renewable energy tariff orders issued by Indian state regulatory commissions. The study, which reviewed regulatory proceedings and conducted stakeholder interviews in five Indian states, concluded that the lack of reliable data about renewable energy, including resource availability, costs, and performance means that only a handful of technically sophisticated CSOs are able to properly analyze regulatory decisions and the data that underpin them, and this work depends on the availability of adequate resources.

It also corroborates a global survey by the U.S. National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) which concluded that regulatory bodies tend to focus on investor issues and do not recognize the role of civil society participation, creating the perception of regulatory capture. For most CSO’s, the focus on investor issues has meant that the regulatory process is of little value to them.

Breaking the Cycle of Non-Engagement

Thus begins a cycle of non-engagement, for when CSOs stay away from regulatory proceedings, the perception that the process has been captured by project developers is reinforced, and has the potential to build popular suspicion of renewable energy generation rather than a constituency that demands more ambition.

To break this cycle, countries must build stronger regulatory institutions and transparent and accountable decision-making processes. There must also be investments in capacity building for the effective participation of civil society organizations. The political and economic sustainability of feed-in tariffs cannot be separated from the larger governance context of tariff-making processes and utility struggles with financial liquidity.

source: wri.org

]]>
http://www.iesr-indonesia.org/2011/06/between-populism-and-price-increases-who-will-pay-for-the-cost-of-renewable-energy/feed/ 0
Laporan Kemiskinan Energi http://www.iesr-indonesia.org/2011/06/laporan-kemiskinan-energi/ http://www.iesr-indonesia.org/2011/06/laporan-kemiskinan-energi/#comments Tue, 07 Jun 2011 11:26:36 +0000 IESR Indonesia http://www.iesr-indonesia.org/?p=2171 Disusun oleh Fabby Tumiwa, Henriette Imelda.

Kemiskinan energi merupakan kondisi dimana manusia tidak dapat menikmati layanan energi modern baik untuk keperluan memasak ataupun penerangan. Walaupun Indonesia merupakan negara dengan konsumsi energi per kapita melebihi konsumsi minimum energi modern seharusnya, namun pada kenyataannya, kemiskinan energi masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. IESR melakukan studi literatur dan analisis mengenai kemiskinan energi di Indonesia.

Adapun studi ini menunjukkan bahwa walaupun kebijakan energi di Indonesia telah dibuat untuk mengatasi kemiskinan energi, namun pada praktiknya, kebijakan tersebut tidak dapat mengatasi kemiskinan energi. Studi ini juga menunjukkan bahwa terjadinya kemiskinan energi tidak semata-mata dikarenakan ketidakmampuan ekonomi saja, namun juga karena adanya keterbatasan akses pada energi. Subsidi pun ternyata memainkan peranan yang cukup penting untuk terjadinya kemiskinan energi.

Studi ini juga memberikan rekomendasi mengenai bagaimana kemiskinan energi dapat diatasi. Diantaranya adalah dengan memanfaatkan potensi energi setempat, pembenahan infrastruktur energi, sosialisasi penggunaan layanan energi, pencabutan subsidi energi, dan adanya pemberdayaan ekonomi lokal.

Download PDF

]]>
http://www.iesr-indonesia.org/2011/06/laporan-kemiskinan-energi/feed/ 1
Is Indonesia Ready for Nuclear Power? http://www.iesr-indonesia.org/2011/05/is-indonesia-ready-for-nuclear-power/ http://www.iesr-indonesia.org/2011/05/is-indonesia-ready-for-nuclear-power/#comments Sat, 14 May 2011 03:08:15 +0000 IESR Indonesia http://www.iesr-indonesia.org/?p=2149 AsiaViews, Vol IV No. 12, April-May 2011 Halaman 4 – 6.

Fabby Tumiwa menuliskan analisisnya tentang kesiapan Indonesia membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan bagaimana institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan PLTN memanipulasi fakta dan informasi untuk mendapatkan dukungan publik terhadap rencana pembangunan PLTN tersebut.

The recent accident in TEPCO’s Fukushima Daicchi nuclear power plant (NPP) has once again raised alarm and anxiety over public safety of nuclear power. In Indonesia, it has triggered intensive public debate on whether the idea to build nuclear power plants in the country should be continued. Some of the public events held were actually sponsored by BATAN, Indonesia’s Nuclear Energy Agency, which since last year received billions of rupiah from the state budget to supposedly initiate public consultations on nuclear power but instead, consulations have been used to promote the development of NPP. Selengkapnya…

]]>
http://www.iesr-indonesia.org/2011/05/is-indonesia-ready-for-nuclear-power/feed/ 0
Laporan Kalkulator Jejak Karbon “Potensi Penurunan Emisi Indonesia Melalui Perubahan Gaya Hidup Individu” http://www.iesr-indonesia.org/2011/05/laporan-kalkulator-jejak-karbon-potensi-penurunan-emisi-indonesia-melalui-perubahan-gaya-hidup-individu/ http://www.iesr-indonesia.org/2011/05/laporan-kalkulator-jejak-karbon-potensi-penurunan-emisi-indonesia-melalui-perubahan-gaya-hidup-individu/#comments Wed, 11 May 2011 08:59:35 +0000 IESR Indonesia http://www.iesr-indonesia.org/?p=2133 Disusun oleh: Henriette Imelda Rambitan – IESR Indonesia.

Laporan keempat IPCC menyebutkan bahwa meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer disebabkan karena kegiatan manusia yang merupakan ujung dari pola hidup masing-masing. Itu sebabnya, Laporan IPCC menyatakan bahwa perubahan pola hidup manusia dapat berkontribusi signifikan pada produksi penurunan gas rumah kaca. Fakta tersebut menjadi landasan IESR untuk membuat kalkulator jejak karbon, yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui jumlah gas rumah kaca (dalam satuan gram CO2-ek) yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sehari-hari.

Hasil penelitian dengan metode survey ini menunjukkan bahwa total emisi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia secara individu adalah 7942,744 gram CO2-ek/kap/hari yang melingkupi kegiatan-kegiatan penggunaan barang elektronik, sampah organik yang dihasilkan, penggunaan kertas, penggunaan kendaraan pribadi, dan penggunaan lampu. Hasil survey awal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dapat mengurangi emisi dengan mengurangi jumlah barang elektronik yang digunakan, serta lamanya pemakaian. Survey ini juga menyimpulkan bahwa perubahan gaya hidup perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama dari segi efisiensi energi dalam lingkungan rumah dan kerja masing-masing.

Download Laporan (PDF)

]]>
http://www.iesr-indonesia.org/2011/05/laporan-kalkulator-jejak-karbon-potensi-penurunan-emisi-indonesia-melalui-perubahan-gaya-hidup-individu/feed/ 0
Mewujudkan Masyarakat Rendah Karbon di Car Free Day Rasuna Said http://www.iesr-indonesia.org/2011/03/mewujudkan-masyarakat-rendah-karbon-di-car-free-day-rasuna-said/ http://www.iesr-indonesia.org/2011/03/mewujudkan-masyarakat-rendah-karbon-di-car-free-day-rasuna-said/#comments Fri, 25 Mar 2011 02:40:40 +0000 IESR Indonesia http://www.iesr-indonesia.org/?p=2003 Minggu Pagi, 20 Maret 2011 ini IESR kembali berpartisipasi di acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jakarta Selatan yang dipusatkan di sekitar jalan Rasuna Said, Kuningan.

Cuaca cerah dan banyak masyarakat Jakarta yang berpartisipasi antara lain dengan mengikuti senam bersama, bersepeda dan tentu saja mengukur jejak karbon mereka di tenda Kalkulator Jejak Karbon. Selain mengukur, masyarakat juga banyak bertanya dan ingin tahu mengenai peran mereka dalam pemanasan global. Dari aktivitas sehari-hari seperti penggunaan listrik, transportasi, plastik, dan kertas juga menghasilkan jejak karbon.

 

Kali ini, kegiatan yang dicanangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta juga merupakan realisasi target pengurangan tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 30% sampai dengan tahun 2030. Untuk itu IESR dengan Kampanye “Mewujudkan Masyarakat Rendah Karbon” merasa bahwa inisiatif Pemerintah DKI Jakarta perlu didukung dengan sosialisasi mengenai emisi gas rumah kaca dan penurunannya pada masyarakat.

“Upaya-upaya untuk menurunkan emisi karbondioksida, seperti penggunaan energi secara efisien, mengurangi konsumsi barang secara berlebihan secara positif dapat berkontribusi terhadap target penurunan emisi yang dicanangkan pemerintah baik pusat, maupun Pemda DKI Jakarta, ” tambah Siti Badriyah.

Melihat antusiasme pengunjung yang berada di area panggung utama yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai jejak karbon, maka staf program Climate Justice IESR, Siti Badriyah memberikan penyuluhan. Pesan yang disampaikan jelas yaitu mengenai apa itu jejak karbon dan hal-hal kecil yang bisa dilakukan masyarakat untuk mulai mengurangi jejak karbon.

IESR juga mengajak jajaran Walikotamadya Jakarta Selatan untuk lebih perhatian terhadap penghematan energi masyarakat yang salah satunya bisa dilakukan dengan mengetahui jejak karbon lewat Kalkulator Jejak Karbon. Secara simbolis, Siti Badriyah memberikan panduan pengisian Kalkulator Karbon dengan Walikota Jakarta Selatan, Bapak H. Syahrul Effendi, SH, MM.

Berbagai komitmen individu yang dibuat dengan bantuan Kalkulator Jejak Karbon sepanjang Februari hingga November 2011 akan direkam dan dikumpulkan oleh IESR, dan hasilnya akan disampaikan pada saat COP  Kerangka Kerja PBB Perubahan Iklim  ke-17 di Durban, Afrika Selatan pada Desember 2011.

 

]]>
http://www.iesr-indonesia.org/2011/03/mewujudkan-masyarakat-rendah-karbon-di-car-free-day-rasuna-said/feed/ 0
Peluncuran Kampanye Mewujudkan Masyarakat Rendah Karbon http://www.iesr-indonesia.org/2011/03/1981/ http://www.iesr-indonesia.org/2011/03/1981/#comments Wed, 02 Mar 2011 06:23:11 +0000 IESR Indonesia http://www.iesr-indonesia.org/?p=1981 Cerita Kegiatan

Peluncuran Kampanye Mewujudkan Masyarakat Rendah Karbon

 

Pagi itu sekitar pukul 7.30 banyak sekali orang yang berkerumun di dalam dan depan tenda “Hitung dan Kurangi Jejak Karbon Anda” yang hanya berukuran 3×3 meter.  Kami mendapat kesempatan bergabung dengan stand KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbal) di kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada Minggu 27 Februari 2011.

Sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, dalam rangka mencegah meningkatnya pemanasan global yang mengakibatkan memburuknya perubahan iklim, Institute for Essential Services Reform (IESR) pada hari ini memperkenalkan secara perdana Kampanye Menuju Masyarakat Rendah Karbon.

 

Kampanye ini menitikberatkan kepada penurunan emisi gas rumah kaca dari berbagai aktivitas individu sehari-hari. Gas rumah kaca adalah salah satu emisi Gas Rumah Kaca yang menjadi penyebab meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan iklim.

 

Untuk membantu setiap individu mengukur emisi gas rumah kaca IESR mengembangkan suatu perangkat bernama Kalkulator Jejak Karbon (KJK), yang telah dikembangkan hingga versi kedua, yang juga diluncurkan pada hari ini.

 

Tim dari Metro TV tidak ketinggalan meliput demo KJK yang disampaikan oleh staf Program Climate Justice IESR, Siti Badriyah dengan sangat antusias. Pagi itu, Penyiar Pro2fm, Vely Syukran juga meliput on-air mengenai kegiatan peluncuran kampanye ini.

 

Staf, Presenter KJK, dan Tim Ronin yang sudah menyiapkan logistik acara sejak jam 3 pagi lebur dalam antusiasme warga Jakarta mengetahui jejak karbon yang mereka hitung dalam acara ini.

 

 

 

Thank you for your contributions, all.

 

]]>
http://www.iesr-indonesia.org/2011/03/1981/feed/ 0